Desa Beru, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mencetak prestasi gemilang dengan meraih juara pertama apresiasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Desa Tingkat Nasional 2024.

Adapun 10 desa peraih penghargaan apresiasi KIP Desa tingkat Nasional 2024 berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Yaitu Desa Desa Beru dan Desa Aik Mual dari NTB, Desa Kutuh dari Bali, Desa Mojorejo dari Jawa Tengah, Desa Batuah dari Kalimantan Timur. Nagari Simalanggang, Nagari Malampah Barat, dan Nagari III Kota Aur Malintang dari Sumatera Barat. Desa Kraton dan Desa Jambearum dari Jawa Timur.

Penghargaan ini dibagi dalam tiga kategori yaitu Desa Tertinggal, Desa Berkembang dan Desa Maju. Penghargaan diserahkan Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto disaksikan Wamendes PDT Ahmad Riza Patria, Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Molly Prabawaty, dan Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro.

Sebagai informasi, Desa Desa Beru telah melalui proses panjang sebelum dinobatkan sebagai juara pertama Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tingkat Nasional 2024. Perjalanan ini diawali dengan kompetisi di tingkat NTB. Desa-desa diseleksi hingga tersaring menjadi 40 desa.

Setelahnya, tiga desa terbaik dipilih untuk mewakili NTB di tingkat nasional. Desa Desa Beru menjadi salah satu dari tiga wakil tersebut bersama Desa Lembar Selatan dari Kabupaten Lombok Barat dan Desa Aik Mual dari Kabupaten Lombok Tengah.

Sebelumnya, Komisi Informasi Pusat bersama Kemenko Polhukam RI juga telah melakukan visitasi ke Desa Desa Beru sebagai bagian dari penilaian Apresiasi KIP Desa 2024.

Desa Desa Beru bahkan menjadi satu-satunya perwakilan dari Pulau Sumbawa dalam ajang ini. Hal ini mencerminkan komitmen Pemda KSB memenuhi hak-hak masyarakat terhadap informasi, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KSB.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran Dinas Komunikasi dan Informatika KSB sebagai PPID Utama. Mereka telah mendampingi Desa Desaberu sejak tahap awal hingga akhirnya berhasil meraih penghargaan tertinggi di tingkat nasional. Ini menjadi bukti nyata bagaimana kolaborasi antara pemerintah daerah dan desa mampu mendorong keterbukaan informasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.